Home arrow UPTD Pelabuhan Perikanan
Main Menu
Home
Berita
Cari
Publikasi
Opini
Agenda Kegiatan
Info Pasar
Kontak Kami
Tentang DKP Sulteng
Sejarah
Visi Misi
Struktur
Tugas dan Fungsi
S e k r e t a r i a t
T u p o k s i
B e r i t a
Bidang Perikanan Budidaya
T u p o k s i
B e r i t a
Bidang Perikanan Tangkap
T u p o k s i
B e r i t a
Bidang Kelautan
T u p o k s i
B e r i t a
Bidang P 2 H P
T u p o k s i
B e r i t a
UPTD LPPMHP
T u p o k s i
B e r i t a
UPTD Perbenihan Perikanan
T u p o k s i
B e r i t a
UPTD Pelabuhan Perikanan
T u p o k s i
B e r i t a
UPTD Pelabuhan PDF Cetak E-mail
Friday, 07 August 2009

SETIAP KAPAL PERIKANAN WAJIB MEMILIKI SURAT LAIK OPERASI (SLO)

Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan diwajibkan memiliki Surat Laik Operasi (SLO), hal ini sesuai dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada pasal 43.  Menyadari akan perintah dari UU tersebut, UPT Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 04 Pebruari 2010 mengadakan kegiatan Pertemuan Pembinaan Teknis Terhadap Nelayan sebagai pengguna Pangkalan  Pendaratan  Ikan  (PPI)  Donggala  Tahun  Anggaran  2010.     Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor UPT Pelabuhan Perikanan  di PPI Donggala Kelurahan Labuan Bajo Donggala dengan menghadirkan stakeholder terkait yang terdiri atas para nelayan, pemilik kapal dan nahkoda kapal sekaligus sebagai peserta.  Kegiatan dibuka dengan resmi oleh Bapak Ir. Udin Ibrahim selaku Kepala UPT mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah.
Penekanan pada kegiatan pembinaan teknis terhadap nelayan ini adalah sosialisasi pelaksanaan penerapan SLO dan penerbitan Form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan sebelum memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar.  Oleh karena itu materi pendamping sosialisasi diberikan masing-masing narasumber sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti: (1) Penerapan Pelayanan SLO dan HPK di PPI Donggala oleh Abdul Rasyid, A.Pi, M.Si (UPT Pelabuhan Perikanan); (2) Sistem Penindakan Pelanggaran di Laut  yang dibawakan oleh AKP Maxsi HT Gaghauna, SH (Satpol Airud Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah); (3) Pembinaan Dan Ketaatan Terhadap Hukum di Laut oleh Lettu B. Iskandar (Pangkalan Lanal Palu); (4) Pelayanan Penerbitan SPB oleh H. Thamrin H. Samauna (Kadis Perhubungan Kab. Donggala dan Agus, S.Sos (Syahbandar Donggala).
Materi sosialisasi yang pertama menjelaskan bahwa SLO adalah surat keterangan Laik Operasi yang diterbitkan oleh pengawas perikanan tentang kelayakan administrasi dan kelayakan teknis suatu kapal untuk melakukan kegiatan perikanan.  Kelayakan administrasi meliputi : SIUP, SIPI, SIKPI dan pass kapal yang kesemuanya harus asli dan masih berlaku, sedangkan untuk kelayakan teknis meliputi : (a) kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen SIPI, yaitu merek dan nomor mesin, jumlah dan ukuran palka ikan, dan ukuran (GT) serta kekuatan mesin, (b) kesesuaian tanda pengenal kapal perikanan dengan fisik kapal yaitu tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan, (c) kesesuaian jumlah, jenis, dan ukuran alat penangkapan ikan dengan izin kapal yang bersangkutan, (d) kesesuaian jumlah, jenis, dan ukuran alat bantu penangkapan ikan dengan izin kapal yang bersangkutan, dan (e) keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.
HPK adalah Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan sebagai pernyataan bahwa kapal perikanan layak atau tidak untuk melakukan kegiatan perikanan.  HPK terdiri atas 2 format yaitu HPK kedatangan yang digunakan untuk pemeriksaan kedatangan kapal dan HPK keberangkatan yang digunakan untuk pemeriksaan keberangkatan kapal perikanan.  “Oleh sebab itu, untuk berikutnya setelah sosialisasi ini setiap nelayan, pemilik dan nahkoda kapal yang beroperasi dan melabuhkan kapalnya di Pelabuhan Perikanan Donggala wajib mengurus SLO dan mengisi form HPK kepada pengawas perikanan, dan semua proses pengurusannya tidak dikenakan biaya alias pelayanan gratis!”, demikian penjelasan Abdul Rasyid, A.Pi, M.Si yang juga sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Jasa Sarana dan Prasana Pelabuhan Perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan.
Sementara itu, AKP Maxsi HT Gaghauna, SH dan Lettu B. Iskandar lebih menekankan pada kepatuhan di dalam berlayar seperti melengkapi dokumen kapal demi ketenangan dan kenyaman para nelayan didalam melaut atau mencari ikan.  “Dan kami siap untuk membantu setiap permasalahan yang akan ditemui oleh nelayan saat di laut termasuk mengawasi beroperasinya kapal-kapal asing dan para oknum yang melakukan praktek illegal fishing” kata AKP Maxsi HT Gaghauna, SH yang diamini oleh Lettu B. Iskandar.
Sesi terakhir diberikan oleh H. Thamrin H. Samauna dan Agus yang menyatakan bahwa segala kebutuhan nelayan yang berkenaan dengan tugas instansi dinas perhubungan dan kesyahbandaran akan sangat kami perhatikan demi keselamatan berlayar termasuk pelayanan penerbitan SPB.  “Tetapi kami tidak akan melayani bapak-bapak nelayan untuk mengurus SPB sebelum memiliki SLO” demikian dikatakan Kadis Perhubungan dengan tegas.   
Dari acara ini, terungkap bahwa sebagian besar nelayan, pemilik dan nahkoda kapal belum memiliki bahkan belum mengetahui tentang aturan penerapan SLO dan HPK walaupun mereka telah memiliki dokumen kapal lainnya seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan pass kecil.
Pertemuan ini mendapatkan tanggapan yang serius dari semua peserta.  Ini ditunjukkan dengan sifat antusiasnya peserta dalam bertanya dan berdiskusi.  Pada akhir acara ini disepakati 3 point penting sebagai berikut : (1)  Pelayanan pengurusan SLO dan HPK dilakukan setiap hari dan jam kerja (2) Kapal perikanan yang mengurus SLO di PPI Donggala adalah kapal perikanan yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Donggala dan (3) Menjadikan kawasan PPI Donggala sebagai pusat informasi, pelayanan perbekalan nelayan serta sebagai tempat  transaksi hasil tangkapan dari nelayan kepada konsumen.  (SL)

 

 

UPT PELABUHAN PERIKANAN MELAYANI PENERBITAN SURAT LAIK OPERASI (SLO) DAN HPK

Sesuai dengan amanat  UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada pasal 43 dan hasil kesepakatan pada pertemuan pembinaan teknis terhadap nelayan pada tanggal 04 Pebruari 2010 di Donggala, UPT Pelabuhan perikanan memberikan pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kepada nelayan yang memiliki kapal ukuran diatas 5 GT yang akan melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di laut. Secara resmi pelayanan telah dibuka mulai tanggal 05 Pebruari 2010 hingga saat ini.  Pelayanan proses penerbitan SLO dilayani setiap hari kerja dan pada jam kerja yang telah ditentukan.
Syarat administrasi pembuatan SLO adalah menunjukkan berkas asli dan menyetor foto kopi dokumen kapal yang terdiri atas Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan pass kecil.  Penerbitan SLO dilakukan oleh pengawas perikanan setelah kapal dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi persyaratan teknis fisik kapal perikanan (ukuran GT, merk dan nomor seri mesin) dan aktifasi transmitter vessel monitoring system (VMS).  Semua hasil pemeriksaan tertuang didalam form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK).
Secara lengkap uraian mekanisme penerbitan SLO dan HPK sesuai Keputusan Dirjen P2SDKP No. 19/DJ-P2SDKP/2008 adalah sebagai berikut :
1. Setiap kapal perikanan yang masuk atau tiba di PPI Donggala wajib melaporkan kedatangan kepada Pengawas Perikanan.
2. Kapal perikanan sebelum bongkar muat wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pengawas Perikanan.
3. Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan kesesuian jenis ikan hasil tangkapan sesuai dengan Keputusan Dirjen P2HP No. 033/DJ-P2HP/2008, No. 083 dan 088).
4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan kapal sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Persetujuan Untuk Didaratkan atau Tidak Didaratkan.
5. Saat kapal akan melaut (Keberangkatan) nahkoda melaporkan rencana keberangkatannya kepada Pengawas Perikanan setempat, dengan menyerahkan dokumen perizinan kapal perikanan.
6. Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal.
7. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam form HPK sebagai dasar untuk menerbitkan SLO kapal perikanan dan mengisi/mengesahkan Buku Lapor Pangkalan. 
Menurut pengawas perikanan yang bertugas di PPI Donggala, Amir Muslim, S.STPi, bahwa permintaan pengurusan penerbitan SLO dan HPK setiap harinya di PPI Donggala dapat berkisar 15 – 20 kapal perikanan dan sampai saat ini sudah ada 166 kapal yang terdaftar di PPI Donggala. “Kesadaran para nelayan, nahkoda dan pemilik kapal untuk mengurus SLO dan HPK cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan secara rutinnya setiap kapal yang melapor baik lapor kedatangan maupun keberangkatan sehubungan masa berlaku SLO adalah 1 kali keberangkatan, dengan demikian hal ini juga memudahkan bagi kami dalam proses pengawasan kapal” demikian kata Amir Muslim selanjutnya.
Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah, Ir. Udin Ibrahim, menjelaskan bahwa pelayanan penerbitan SLO dan HPK bukan hanya dilakukan di PPI Donggala saja, tetapi saat ini juga telah dibuka pelayanan di PPI Paranggi dan PPI Pagimana untuk para nelayan yang melaut di seputaran Teluk Tomini dan Teluk Tolo.
SLO merupakan rekomendasi pengawas perikanan kepada Syahbandar dalam rangka Penerbitan Surat Persetuan Berlayar (SPB), sesuai pasal 43 UU No. 31 tahun 2009.  Dan kapal yang berangkat tanpa dilengkapi dengan SLO dari pengawas perikanan dapat dikenakan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000.  Oleh karena itu, setiap nelayan, nahkoda dan pemilik kapal hendaknya memperhatikan dan segera mengurus SLO sebelum melaut demi keselamatan dan kenyamanan saat mencari nafkah.  (SL).

 

 

PROFIL PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) DONGGALA, SULAWESI TENGAH

 
Kawasan Kota Donggala merupakan salah satu sentra pendaratan dan sentra produksi hasil perikanan terutama dari bidang penangkapan ikan. Kondisi perikanan pada tahun 2007 sebagai berikut : (1) Kunjungan Kapal Ikan sekitar 400 trip per bulan (2) Jumlah Nelayan kurang lebih sebanyak 420 orang termasuk nelayan andon (3) Jumlah Armada (Kapal) kurang lebih 316 unit pada musim puncak (ukuran kapal 3 s/d 15 GT) (4) Jumlah Alat Tangkap sebanyak 525 unit (5) Jumlah Pengolah / Penampung sebanyak 25 juragan (6) Jumlah Pendaratan Ikan Lajang & pelagis kecil lainnya kurang lebih sekitar 15 s/d 20 ton per bulan; dan Ikan Tuna  5 s.d 8 ton per bulan (7) Jenis Alat Tangkap Utama adalah Pancing dan Pajala / Gae (8) Jenis Ikan Dominan Mendarat adalah ikan pelagis kecil dan besar.

Pada Tahun 2005 dimulai Studi Perencanaan Detail Design dan dilanjutkan dengan penyiapan lahan pada Tahun 2006 dan 2007  melalui dana dekonsentrasi. Pembangunan fasilitas PPI berupa : (1) Reklamasi Lahan (Revetment) seluas 2 Ha (2) Pembangunan Talud (3) Pembangunan Rumah Jaga (4) Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 5 Ton (5) Pembangunan Solar Package Dealer Nelayan (SPDN) (6) Pintu Gerbang Pelabuhan (7) Pengaspalan jalan kompleks

Pada Tahun 2008 melalui dana Tugas Pembantuan (TP) Pembangunan di Pelabuhan Perikanan Donggala dibangun fasilitas lainnya berupa : (1) Rumah Kepala UPT 1 unit (2) Rumah Karyawan 2 unit (3) Workshop (Bengkel) 1 unit (4) Jaringan Drainase (5) Pagar Kompleks (6)    Dermaga dan trestel; sedangkan melalui Dana APBD tahun 2008 telah pula dibangun : (1) Jaringan Listrik dan penerangan kompleks (2) Dukungan operasional PPI Donggala.

Sebagai upaya memenuhi kualitas layanan pelabuhan perikanan, maka pada Tahun 2009 melalui Dana TP sedang dibangun fasilitas : (1)    Gedung Pelelangan Ikan (2) Gedung administrasi terpadu (3) MCK/WC umum (4) Mess bagi nelayan andon (5) Jaringan Air bersih dan jaringan air laut (6) Jaringan penerangan dermaga.

 

Tupoksi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan

 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi sebagai unsur penunjang sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dibidang Pelabuhanan Perikanan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  Pelabuhan Perikanan terdiri dari :

a)       Kepala UPTD

b)       Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan

c)       Seksi Pengembangan dan Pelayanan Jasa Pelabuhan Perikanan

 

1)       Kepala  UPTD mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan, melakukan pengawasan, merumuskan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata operasional pelabuhan dan pengembangan dan pelayanan jasa pelabuhan;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a)       Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang tata operasional pelabuhan dan pengembangan dan pelayanan jasa pelabuhan

b)       Pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD;

c)       Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan sarana dan prasarana, serta pengendalian lingkungan;

d)       Pelaksanaan  pelayanan jasa,   fasilitasi  usaha, pemberdayaan  masyarakat   perikanan,   koordinasi  peningkatan  produksi  dan   pemasaran   hasil perikanan.

e)       Pengelolaan dan peningkatan SDM, ketatausahaan, urusan rumah tangga serta      kelompok fungsional;

 

(1)     Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, ketatausahaan, yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum serta bimbingan di bidang tata operasional pelabuhan.

Uraian tugas Seksi Tata Operasional Pelabuhan  meliputi :

a)       Mengelola administrasi dan menyusun program seksi tata operasional pelabuhan perikanan;

b)       Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang tata operasional Pelabuhan.

c)       Mengumpulkan dan menyiapkan  bahan penyusunan rencana dan anggaran pelaksanaan kegiatan pelabuhan perikanan;

d)       Melakukan penataan administrasi ketatausahaan, pengelolaan dan peningkatan sumberdaya manusia serta kelompok fungsional di pelabuhan perikanan;

e)       Melakukan pembinaan dan fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan pada pelabuhan perikanan;

f)        Melaksanakan Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perikanan;

g)       Melakukan urusan keamanan, ketertiban, dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;

h)       Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik perikanan;

i)         Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang   tata operasional pelabuhan perikanan.

j)         Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi tata operasional pelabuhan perikanan.

 


(2)     Seksi Pengembangan dan Pelayanan Jasa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan  Pengembangan dan Pelayanan Jasa Pelabuhan Perikanan .

Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Pelayanan Jasa Pelabuhan Perikanan meliputi :

a)       Mengelola administrasi dan menyusun program Seksi Pengembangan dan Pelayanan Jasa Pelabuhan Perikanan;

b)      Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan dan Pelayanan Jasa Pelabuhan Perikanan;

c)       Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan, pengelolaan dan pelayananan pemanfaatan jasa dan sarana pelabuhan perikanan;

d)       Mengumpulkan data dan melakukan analisa terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan pelayanan pmanfaatan jasa dan sarana pelabuhan perikanan;

e)       Menyiapkan bahan dan menyajikan data serta menyusun pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan, pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan jasa dan sarana pelabuhan perikanan;

f)        Menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pelayanan pemanfaatan jasa dan sarana pelabuhan perikanan;

g)       Melakukan Pelaksanaan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;

h)       Melakukan pengelolaan dan peningkatan SDM, ketatausahaan, urusan rumah tangga serta kelompok fungsional di bidang Pengembangan dan pelayanan jasa dan sarana pelabuhan perikanan;

i)         Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan dan pelayanan jasa dan sarana pelabuhan perikanan;

j)        Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan dan pelayanan jasa pelabuhan perikanan.